Pembangunan kawasan industri Pulau Rempang, Kota Batam menimbulkan konflik sengketa tanah antara masyarakat, pemerintah, dan PT. Makmur Elok Graha. Program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia terhadap Singapura tersebut justru berujung bentrok akibat ketidakpastian hukum atas tanah. Masyarakat menganggap, tanah tersebut merupakan warisan leluhur yang telah ada Pada saat yang sama, kebijakan politik menjelang Pemilu 2024 bisa menjadi beban perusahaan untuk menciptakan kepatuhan ( compliance cost) terhadap kebijakan baru. Baca juga: Kepastian Hukum Diperlukan demi Stabilitas Bisnis. ”Ini sifatnya bisa sangat subyektif dan bisa dipersepsikan sangat luas, hingga memengaruhi keseluruhan ekosistem perusahaan serta dampak yang ditimbulkannya menyebabkan masyarakat menuding bahwa pemerintah desa setempat tidak transparan dan menjalin persekongkolan dengan pihak perusahaan. Hal ini diperkuat dengan kenyataan bahwa laporan protes warga terhadap aktivitas penambangan dan dampak yang ditimbulkannya tidak mendapat Prosedur yang cepat ini bukan berarti mengedepankan formalitas, mengesampingkan substansi, seperti tanpa memperhatikan konstitusi. Pemerintah Inggris yang mempraktikkan Fast Track dalam proses legislasinya tetap memperhatikan prinsip konstitusional, seperti prinsip pengawasan harus tetap efektif di setiap situasi, prinsip mempertahankan kualitas hukum yang baik, memberikan kesempatan kepada Vay Tiền Trả Góp 24 Tháng.

dampak pemerintah yang tidak transparan